APBD-P 2007 Rp 1,5 Triliun
Totalnya Rp 4,88 T, Tak Mampu Laksanakan Tugas, Pejabat Diminta Mundur
TENGGARONG – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) disahkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kukar 2007, dengan nilai sebesar Rp 4,88 triliun. Persetujuan tersebut diambil setelah tiga fraksi di DPRD masing-masing
Fraksi Golkar, Fraksi PDIP dan Fraksi Amanat Keadilan Rakyat (F-AKR) menyampaikan kata akhir melalui sidang paripurna, Jumat (28/9) malam lalu.
Di samping menyatakan dapat menerima RAPBD-P untuk disahkan menjadi APBD-P, ketiga fraksi tersebut melalui juru bicaranya masing-masing juga memberikan catatan-catatan tersendiri sebagai masukan kepada Pemkab Kukar. Salah satunya meminta kepada Pemkab segera merealisasikan pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) sebagai pengganti Tunjangan Hari Raya (THR) pegawai paling lambat 2 pekan sebelum Lebaran.
Juru bicara Fraksi Golkar, Abdullah Sani menekankan perlunya perhatian pemerintah terhadap pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Sementara itu, juru bicara Fraksi PDIP Marten Apuy menyoroti kinerja Pemkab yang selalu terlambat menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), sehingga fraksi tidak maksimal melakukan pembahasan. “Kalau ada perubahan RKA harus melalui persetujuan Dewan,” tandasnya.
Juru bicara F-AKR Suriadi juga menegaskan bahwa pemerintah daerah mesti konsiten melaksanakan pembangunan. Proyek-proyek yang sedang dikerjakan dan belum selesai mesti lebih diutamakan penganggarannya dibanding proyek yang baru diusulkan. “Penetapan anggaran proyek harus memperhatikan aturan yang berlaku dan mengedepankan asas kepatutan,” kata Suriadi.
Serunya, paripurna yang dihadiri Sekkab Kukar HM Husni Thamrin mewakili Plt Bupati Samsuri Aspar, unsur Muspikab dan jajaran pemerintah daerah diwarnai hujan interupsi. Beberapa anggota DPRD angkat bicara menyoroti kinerja pemerintah daerah yang dinilai belum transparan melaksanakan pembangunan.
Anggota F-AKR DPRD Marwan mencontohkan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati masih menjadi “barang keramat” karena tidak pernah disampaikan kepada publik, khususnya kepada anggota DPRD sebagai wakil rakyat. “Masukan-masukan yang disampaikan Dewan kerap dianggap angin lalu,” ungkap Marwan.
Anggota Fraksi Golkar Irwan Muchlis juga minta hasil audit BPK dijelaskan kepada publik, untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bersama. Tuntutan transparansi yang selama ini disuarakan mahasiswa belum ditindaklanjuti pemerintah daerah secara maksimal, di mana draf APBD hanya diketahui orang-orang tertentu karena tidak pernah diumumkan secara terbuka seperti di daerah lain.
Menurutnya, ke depan rincian APBD harus diumumkan di media massa, supaya masyarakat bisa ikut mengawasi. “Selama ini Dewan terkesan sebagai tukang stempel saja,” tambah Jumarin Thripada, anggota F-AKR yang melakukan walkout dari paripurna karena menilai pengesahan APBD-P dipaksakan.
Sementara itu, Marten Apuy dan Abdul Rachman dari Fraksi PDIP minta proyek yang sudah terlanjur dikerjakan dan belum selesai hendaknya dituntaskan. Seperti proyek Dermaga Pelabuhan Muara Jawa. Proyek tersebut diusulkan sejak 2002, namun hingga kini belum terealisasi. “Proyek itu sudah beberapa kali disidak, tapi tidak ada tindaklanjutnya. Pernah juga dianggarakan hanya Rp 46 juta, bisa apa dengan anggaran seperti itu,” jelasnya.
Menyikapi unek-unek anggota Dewan, Ketua DPRD Rahmat Santoso yang memimpin paripurna itu mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan BPK terkait hasil audit LKPj bupati. Rahmat juga sepakat transparansi dilaksanakan. “Nanti kita umumkan APBD itu,” jelasnya.
TAWARAN MUNDUR
Sekkab Husni Thamrin pun sepakat, jika ada pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas sebaiknya mundur dari jabatannya. Dikatakan, angka APBD-P sebesar Rp 4,88 triliun itu merupakan akumulasi dari APBD murni sebesar Rp 3,73 triliun ditambah APBD-P itu sendiri sebesar Rp 1,15 triliun. Dengan demikian, terdapat peningkatan signifikan dibanding APBD-P Kukar 2006 sebesar Rp 4,2 triliun dengan APBD murni sebesar Rp 3,795 triliun.
“Kita berharap, dengan anggaran sebesar itu pemerintah daerah akan mampu berbuat lebih banyak untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Husni.
Totalnya Rp 4,88 T, Tak Mampu Laksanakan Tugas, Pejabat Diminta Mundur
TENGGARONG – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) disahkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kukar 2007, dengan nilai sebesar Rp 4,88 triliun. Persetujuan tersebut diambil setelah tiga fraksi di DPRD masing-masing
Fraksi Golkar, Fraksi PDIP dan Fraksi Amanat Keadilan Rakyat (F-AKR) menyampaikan kata akhir melalui sidang paripurna, Jumat (28/9) malam lalu.
Di samping menyatakan dapat menerima RAPBD-P untuk disahkan menjadi APBD-P, ketiga fraksi tersebut melalui juru bicaranya masing-masing juga memberikan catatan-catatan tersendiri sebagai masukan kepada Pemkab Kukar. Salah satunya meminta kepada Pemkab segera merealisasikan pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) sebagai pengganti Tunjangan Hari Raya (THR) pegawai paling lambat 2 pekan sebelum Lebaran.
Juru bicara Fraksi Golkar, Abdullah Sani menekankan perlunya perhatian pemerintah terhadap pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Sementara itu, juru bicara Fraksi PDIP Marten Apuy menyoroti kinerja Pemkab yang selalu terlambat menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), sehingga fraksi tidak maksimal melakukan pembahasan. “Kalau ada perubahan RKA harus melalui persetujuan Dewan,” tandasnya.
Juru bicara F-AKR Suriadi juga menegaskan bahwa pemerintah daerah mesti konsiten melaksanakan pembangunan. Proyek-proyek yang sedang dikerjakan dan belum selesai mesti lebih diutamakan penganggarannya dibanding proyek yang baru diusulkan. “Penetapan anggaran proyek harus memperhatikan aturan yang berlaku dan mengedepankan asas kepatutan,” kata Suriadi.
Serunya, paripurna yang dihadiri Sekkab Kukar HM Husni Thamrin mewakili Plt Bupati Samsuri Aspar, unsur Muspikab dan jajaran pemerintah daerah diwarnai hujan interupsi. Beberapa anggota DPRD angkat bicara menyoroti kinerja pemerintah daerah yang dinilai belum transparan melaksanakan pembangunan.
Anggota F-AKR DPRD Marwan mencontohkan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati masih menjadi “barang keramat” karena tidak pernah disampaikan kepada publik, khususnya kepada anggota DPRD sebagai wakil rakyat. “Masukan-masukan yang disampaikan Dewan kerap dianggap angin lalu,” ungkap Marwan.
Anggota Fraksi Golkar Irwan Muchlis juga minta hasil audit BPK dijelaskan kepada publik, untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bersama. Tuntutan transparansi yang selama ini disuarakan mahasiswa belum ditindaklanjuti pemerintah daerah secara maksimal, di mana draf APBD hanya diketahui orang-orang tertentu karena tidak pernah diumumkan secara terbuka seperti di daerah lain.
Menurutnya, ke depan rincian APBD harus diumumkan di media massa, supaya masyarakat bisa ikut mengawasi. “Selama ini Dewan terkesan sebagai tukang stempel saja,” tambah Jumarin Thripada, anggota F-AKR yang melakukan walkout dari paripurna karena menilai pengesahan APBD-P dipaksakan.
Sementara itu, Marten Apuy dan Abdul Rachman dari Fraksi PDIP minta proyek yang sudah terlanjur dikerjakan dan belum selesai hendaknya dituntaskan. Seperti proyek Dermaga Pelabuhan Muara Jawa. Proyek tersebut diusulkan sejak 2002, namun hingga kini belum terealisasi. “Proyek itu sudah beberapa kali disidak, tapi tidak ada tindaklanjutnya. Pernah juga dianggarakan hanya Rp 46 juta, bisa apa dengan anggaran seperti itu,” jelasnya.
Menyikapi unek-unek anggota Dewan, Ketua DPRD Rahmat Santoso yang memimpin paripurna itu mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan BPK terkait hasil audit LKPj bupati. Rahmat juga sepakat transparansi dilaksanakan. “Nanti kita umumkan APBD itu,” jelasnya.
TAWARAN MUNDUR
Sekkab Husni Thamrin pun sepakat, jika ada pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas sebaiknya mundur dari jabatannya. Dikatakan, angka APBD-P sebesar Rp 4,88 triliun itu merupakan akumulasi dari APBD murni sebesar Rp 3,73 triliun ditambah APBD-P itu sendiri sebesar Rp 1,15 triliun. Dengan demikian, terdapat peningkatan signifikan dibanding APBD-P Kukar 2006 sebesar Rp 4,2 triliun dengan APBD murni sebesar Rp 3,795 triliun.
“Kita berharap, dengan anggaran sebesar itu pemerintah daerah akan mampu berbuat lebih banyak untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Husni.
No comments:
Post a Comment